Amerika Serikat dan China menolak untuk menandatangani deklarasi AI militer internasional
Hanya 35 negara yang mendukung prinsip-prinsip yang tidak mengikat tentang penggunaan kecerdasan buatan yang bertanggung jawab dalam peperangan.
Amerika Serikat dan China menolak untuk menandatangani deklarasi bersama tentang penggunaan kecerdasan buatan secara militer pada hari Kamis, menggarisbawahi perpecahan yang mendalam tentang bagaimana (atau apakah) teknologi AI yang berkembang pesat harus diatur dalam perang. Keputusan itu diambil pada KTT Responsible AI in the Military Domain (REAIM) di A Coruña, Spanyol (melalui Reuters), di mana hanya 35 dari lebih dari 80 negara yang berpartisipasi mendukung serangkaian prinsip yang tidak mengikat.
Deklarasi tersebut berfokus pada menjaga manusia tetap bertanggung jawab atas senjata yang digerakkan oleh AI, memastikan struktur komando yang jelas, dan mendorong transparansi seputar sistem pengawasan jika memungkinkan. Para pendukung berpendapat bahwa pengamanan ini semakin mendesak karena kemampuan AI berkembang lebih cepat daripada aturan yang dirancang untuk mengontrol penggunaannya, meningkatkan kekhawatiran akan kecelakaan, kesalahan perhitungan, atau eskalasi yang tidak diinginkan dalam konflik di masa depan.
Tetapi hubungan yang tegang antara Washington dan sekutu Eropa, dikombinasikan dengan persaingan geopolitik yang lebih luas, membuat banyak pemerintah ragu-ragu untuk berkomitmen. Para pejabat menggambarkan dilema strategis: membatasi diri mereka sendiri bisa berarti tertinggal dari saingan yang menghadapi lebih sedikit kendala. Sementara negara-negara seperti Prancis, Jerman, Inggris, dan Ukraina menandatangani, tidak adanya dua kekuatan militer terbesar di dunia menyoroti betapa sulitnya membangun konsensus global tentang AI dalam peperangan, bahkan pada prinsip-prinsip yang tidak memiliki kekuatan hukum.
