Tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, pemerintah India terburu-buru mengimplementasikan pemakaian teknologi pengenal wajah yang nampaknya tidak dibatasi payung hukum.
Menurut TechCrunch, Amit Shah, Kementerian Dalam Negeri India mengakui sebagai berikut:
"Institusi penegak hukum telah meluncurkan sistem pengenal wajah dan memasukkan data gambar dari kartu identitas resmi, SIM, dan 'basis data lainnya' untuk mengenali terduga pelaku yang terlibat dalam kekerasan umum di timur laut Delhi pada tanggal 25 dan 26 Februari."
"Ini adalah perangkat lunak. Tanpa memandang agama, tanpa memandang sandang, program ini hanya mengenali wajah dan dari situlah kita akan menangkap pelakunya," tambahnya.
TechCrunch dan sejumlah media lainnya yang paham medan sudah menggarisbawahi bahwa sistem ini, meski sudah digunakan sejak tahun lalu, hanya punya tingkat akuraasi 1% dan bahkan tidak mampu membedakan jenis kelamin. Hal ini sudah mengundang kritik keras dari sebagian kalangan.
"Semua ini dilakukan tanpa batasan hukum yang jelas dan terang-terangan melanggar keputusan Hak Privasi (yang ditegakkan oleh mahkamah India pada tahun 2017). Teknologi pengenal wajah masih terus berkembang dan risiko teknologi evolusioner semacam itu dipakai dalam pembuatan keputusan sangat signifikan," kata Apar Gupta, direktur eksekutif Internet Freedom Foundation.