Hongaria telah memberikan suaka politik kepada Zbigniew Ziobro, mantan menteri kehakiman Polandia, yang sedang diselidiki atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan dana publik selama pemerintahan Hukum dan Keadilan (PiS) sebelumnya.
Ziobro, yang pernah menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di PiS dan arsitek reformasi peradilan yang kontroversial, menghadapi 26 tuduhan pidana, termasuk klaim bahwa dia memimpin kelompok terorganisir yang mengalihkan uang dari dana dukungan korban untuk tujuan politik. Jaksa juga memeriksa apakah dana itu digunakan untuk membeli spyware Pegasus yang diduga digunakan untuk melawan lawan politik.
Sejak PiS kehilangan kekuasaan pada tahun 2023, Polandia telah diperintah oleh koalisi pro-UE yang dipimpin oleh Perdana Menteri Donald Tusk, yang telah berjanji untuk menyelidiki korupsi dan memulihkan independensi peradilan. Ziobro membantah semua kesalahan, menyebut kasus itu sebagai balas dendam bermotivasi politik, dan mengatakan dia tidak dapat mengharapkan pengadilan yang adil di dalam negeri.
Keputusan Hongaria menambah ketegangan antara Warsawa dan Budapest, sekutu lama di bawah pemerintahan nasionalis mereka sebelumnya. Para pejabat Polandia bereaksi dengan marah, menuduh Ziobro melarikan diri dari pengadilan, sementara menteri luar negeri Hongaria mengatakan suaka telah diberikan kepada beberapa orang Polandia yang mengklaim penganiayaan politik.
