Pengadilan Moskow telah menetapkan kolektif punk feminis Rusia Pussy Riot sebagai organisasi ekstremis, yang secara efektif melarang kegiatannya di Rusia, menurut putusan yang diumumkan pada hari Senin.
Keputusan itu dibuat atas permintaan Kantor Kejaksaan Agung Rusia dan menyusul putusan pengadilan September yang menjatuhkan hukuman penjara hingga 13 tahun secara tidak hadir kepada lima anggota kelompok itu karena menyebarkan apa yang digambarkan pihak berwenang sebagai informasi palsu tentang tentara Rusia. Anggota kelompok itu, banyak di antaranya tinggal di luar Rusia, menolak tuduhan itu karena bermotivasi politik.
Sebuah tindakan yang ditujukan kepada Presiden Vladimir Putin
Pussy Riot menjadi terkenal secara internasional pada tahun 2012 setelah beberapa anggota dipenjara karena membawakan lagu protes di dalam Katedral Kristus Juruselamat Moskow, sebuah tindakan yang ditujukan kepada Presiden Vladimir Putin. Kasus ini menarik perhatian global dan mengubah kelompok itu menjadi simbol perlawanan artistik dan oposisi terhadap Kremlin.
Sejak invasi Rusia ke Ukraina, Pussy Riot secara terbuka menentang perang, menggelar protes di luar negeri dan merilis pernyataan kritis terhadap pemerintah Rusia. Pihak berwenang Rusia sejak itu melabeli anggota kelompok itu sebagai "agen asing" dan meminta penangkapan pendiri Nadya Tolokonnikova, yang saat ini berbasis di Amerika Serikat.
Menanggapi penunjukan ekstremis bulan lalu, Tolokonnikova menolak keputusan itu, menulis di media sosial: "Jika mengatakan yang sebenarnya adalah ekstremisme, maka kami senang menjadi ekstremis." Putusan itu semakin memperketat tindakan keras Rusia terhadap perbedaan pendapat, di mana para kritikus perang di Ukraina, aktivis oposisi dan seniman independen menghadapi penuntutan, pengasingan atau pemenjaraan.
